Suara Rakyat Untuk Legislatif

0

Penulis : Sadikin. AA

Untukmu yang duduk sambil diskusi
Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman-teman dekat
Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu, jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam!

Potongan syair Iagu Iwan Fals ini masih terngiang dan top hits sampai sekarang, apalagi bagi aktivis pejuang suara – suara rakyat yang sering kali tidak terdengar dan hilang seperti debu tergerus perubahan iklim kepentingan. Sayembara politik seringkali menghembuskan angin  yang menyejukkan hati mereka. Meski akhirnya terkadang  mesti pasrah dengan pahitnya logika kehidupan yang menerpa kegalauan  ekonomi Bangsa dan daerah yang tak kunjung membangkitan  roda nasib mereka sebagai penyandang gelar rakyat kecil.

Lalu dimanakah suara suara rakyat itu bisa menjadi instrumen tersalurnya kebekuan yang selama ini menjadi ganjalan di hati kaum marjinal dan yang sering kali jadi korban diskriminatif terhadap golongan dan kelompok kelompok tertentu, atau yang lebih sensitif seperti penyalah gunaan anggaran dan salah sasaran atau keberpihakan kelompok – kelompok tertentu yang membuat suasana yang lebih riskan terhadap penyelewengan kebutuhan dasar masyarakat?

Mari kita lihat sebuah peluang yang bergantung pada partisipatif masyarakat dalam menyalurkan aspirasi  sebagai konstituen, baik itu kebutuhan yang sangat mendesak atau jangka panjang dan dapat mewakili suara mayoritas sebagai acuan dari wakil rakyat untuk dapat membuat kerangka dan melegislasi keputusan yang menjadi tolak ukur kebutuhan yang berbasis aktual dan valid.

Mestinya reses adalah pemecah isyu bagi wakil rakyat terkhusus DPRD yang selama ini sering dianggap tidak efektif karena hanya menjangkau sebagian kecil kelompok masyarakat yang biasanya tereliminasi oleh moderator yang mengatur lalulintas pembicaraan ataupun siapa saja yang layak hadir atau tidak. Apalagi reses Konvensional yang lebih global dan berbasis data akan lebih bias dan tidak spesifik sasarannya karena Konstituen dijadikan sebagai objek belaka.

Meskipun reses DPRD dilaksanakan terbuka, tapi masyarakat terkadang enggan untuk berpartisipasi karena kesibukan atau ketidak tahuan akan pentingnya aspirasi mereka untuk didengar. Sebab inilah pemasok utama agar ide pembangunan dan perbaikan disegala lini dapat berjalan dengan baik dan tepat guna.

Selanjutnya DPRD sebagai fungsi kontrol dan pengawasan akan lebih terarah bila mendapatkan aspirasi tentang masalah – masalah aktual dimasyarakat seperti penerima bantuan yang tidak merata atau penerima manfaat dari kegiatan SKPD tidak tepat sasaran, atau diperparah oleh potensi korupsi dari anggaran yang disalurkan dan yang terburuk lagi jika anggota DPRD itu sendiri yang berpotensi melakukan praktik korupsi kolusi dan nepotisme  ( KKN ) akan menjadi preseden yang buruk sebagai penyandang amanat penderitaan rakyat yang tentu saja akan sangat melukai hati rakyatnya.

Terakhir penulis berkesimpulan bahwa sosialisasi mesti lebih gencar agar masyarakat lebih energik dan termotivasi untuk menyampaikan ide ide kreatif yang dapat menjadi masukan yang berbasis fakta bukan rekayasa oleh sekelompok masyarakt yang punya kepentingan tertentu dan tidak mewakili suara heterogen. Agar tidak ada lagi korban korban yang terdiri dari warga miskin, perempuan miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal yang seringkali tidak diundang untuk menjadi peserta reses. Dan ini sungguh memilukan jika tidak segera diapresiasi dan di reformasi. ( Sdk )

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here